Perkembangan Broadband Penetration dan Digital Ekonomi

Tugas: Manajemen Keuangan & E-Bisnis (PLSI 37)

Dosen: Budi Hermana

Nama: Cicu Ratih Damayanthi

Perkembangan Broadband Penetration

Departemen Komunikasi dan Informatika dan Investor Group Againts Digital Divide (IGADD) bekerjasama mendukung percepatan penetrasi broadband atau akses internet di Indonesia, sehingga 20 persen% individu atau sekitar 50 juta orang, dan juga institusi dapat memanfaatkan konektivitas internet berkecepatan tinggi pada 2012. Menteri Komunikasi dan Informatika Muhammad Nuh kepada pers di Jakarta, mengatakan, kerjasama ini mempertimbangkan infrastruktur dan aplikasi yang digunakan bersama dengan teknologi broadband agar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. 

          
Kerjasama tersebut mentargetkan tingkat penetrasi akses internet (broadband) di Indonesia akan meningkat dari sekitar 1 % menjadi 20 % pada 2012, dan upaya tersebut tidak hanya berkisar pada percepatan penetrasi saja tapi juga terkait tarif yang terjangkau dan pemerataan akses. Baik The Habibie Center (THC) maupun Depkominfo, juga berencana melakukan aktivitas promosi atau publikasi yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Menurut Menteri Kominfo, akan ada satu sampel di daerah yang akan diuji coba untuk membuktikan dari aspek teknis, dampak sosial dan ekonomi dari penggunaan broadband, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah yang lain. Untuk tahapan awal, akan dilakukan uji coba penggunaan intenet broadband kepada publik, sehingga dengan contoh yang nyata akan terbentuk replikasi dan modifikasi, melalui keragaman dan variabel teknologi yang ada di Indonesia. 

Sementara Ketua IGADD, Ilham Akbar Habibie, di tempat yang sama mengatakan, ada empat target yang sedang dalam pengerjaan, yakni laporan meaningfull broadband report, yaitu mencari manfaat dan memberdayakan pengguna broadband. Misalnya bagaimana konektisitas broadband dapat memberi manfaat dan pelayanan, bagi masyarakat. Selain itu, akan ada pembentukan portal website yang mencerminkan yakni suatu broadband untuk memberdayakan masyarakat.

Profesor Craig Warren Smith, pimpinan Digital Divide Institue dari University of Washington mengatakan, masalah kesenjangan digital sekarang ini bukanlah sekadar antara siapa yang memperoleh akses terhadap teknologi digital dengan siapa yang tidak. Tetapi lebih merupakan kesenjangan antara siapa yang memperoleh keuntungan dari akses terhadap teknologi digital dengan siapa yang tidak. "Kesenjangan digital juga bukan masalah punya ponsel atau tidak, tetapi sudah mengarah pada ketersediaan broadband," ujar Smith di The Habibie Center, Jakarta (24/7/2007). Smith juga menyambut baik rencana pemerintah yang telah mempersiapkan program Palapa Ring yang siap dibangun di Indonesia bagian timur dalam waktu dekat. Sebab, lewat program inilah dirasa penetrasi broadband Indonesia bisa melonjak dan tentunya dapat meraih target yang dicanangkan IGADD. Sementara itu, Menkominfo Mohammad Nuh juga mengungkapkan keyakinan senada. Rancangan ini akan termasuk saran untuk pemerintah dan para pengambil keputusan perusahaan, serta formulasi menganai implementasi tujuan tersebut dengan melibatkan pihak pemerintah, akademisi, LSM, swasta dan masyarakat.

Penetrasi layanan telekomunikasi broadband dinilai masih tergolong rendah di Indonesia. "Penetrasi dan peranan layanan broadband di Indonesia pada saat ini masih kecil". Sampai saat ini hanya beberapa vendor telekomunikasi yang konsen menggarap layanan broadband meskipun layanan itu telah dianggap sebagai sunrise business atau bisnis yang menjanjikan.

Padahal pemakaian layanan broadband mulai dari mobile broadband berteknologi HSPA hingga LTE di berbagai negara di dunia telah meningkat hingga 75 % dibandingkan tahun lalu atau terjadi penambahan lebih dari 9 juta sambungan HSPA baru per bulan. 

Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, mengatakan, sektor informasi dan komunikasi, sangat potensial untuk digarap karena ada studi yang menyebutkan bahwa investasi Information and communication technology ICT 1 % bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi 3-5 % bahkan ada yang mencapai 7 % di negara tertentu.

Perkembangan DIgital Ekonomi

 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akhir–akhir ini dirasakan hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana setiap kemajuan teknologi komunikasi yang lain, internet masuk ke berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang mendasar pada masyarakat. Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah 'dunia' atau 'ruang maya' atau sering disebut sebagai cyber-space, sebuah dunia atau tempat orang dapat berkomunikasi, 'bertemu', dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi/bisnis.
Dampak evolusi itu di masyarakat mendorong munculnya masyarakat baru yang dinamakan masyarakat informasi atau masyarakat berpengetahuan.  

Pada mulanya, teori ekonomi fundamental lama berlandaskan pada optimalisasi/maksimalisasi faktor-faktor produksi yaitu: fisik, tenaga kerja, kapital (tanah, modal uang, dan manusia). Pada perkembangannya sekarang ilmu ekonomi menyadari pentingnya memasukkan faktor-faktor intelektualitas berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, kreativitas, dan berbagai bentuk modal inovatif yang dapat dikategorisasikan sebagai iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Berbagai perkembangan inovasi pada teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) atau teknologi digital selama satu dekade terakhir, berdampak pada bidang ekonomi dan bisnis disebut sebagai masyarakat pascaindustri, (Cohen et al., 2000). Sedangkan konsep mengenai digital ekonomi pertama kali diperkenalkan Tapscott (1998), menjelaskan sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi dan pemrosesan informasi dan kapasitas komunikasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya adalah industri TIK. Sedangkan konsep ekonomi digital lainnya adalah digitalisasi informasi dan infrastruktur TIK (Zimmerman, 2000). Konsep ini sering digunakan untuk menjelaskan dampak global teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya pada internet, tetapi juga pada bidang ekonomi.

Di Indonesia, sistem Bank Indonesia real time gross settlement (RTGS) yakni suatu sistem transfer elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara (real time), per transaksi secara individual, jumlahnya cukup signifikan banyaknya, yakni bergerak antara Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per bulan. Dampaknya pada perusahaan Terjadinya berbagai perubahan dan perkembangan relasi antar organisasi perusahaan karena adanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi misalnya adanya fenomena disintermediasi berupa hilangnya atau berkurangnya peran perantara/middlemen/broker dalam bisnis (B2C, B2B) yang memperpendek saluran distribusi. Adanya fenomena lain yakni reintermediasi berupa berubahnya pola saluran distribusi pola tradisional menjadi pola baru. Pada perekonomian digital, perusahaan-perusahaan menawarkan jasa-jasanya atas dasar permintaan tertentu yang bersifat spesifik (customized offers), tawaran jasa-jasa tersebut bersifat personal dan individual (personalized offers). Mekanisme yang sama terjadi dengan munculnya pasar lelang via internet (auctions) dan kelompok pembeli (buying groups), broker atau para pedagang perantara bisa berupa perseorangan atau perusahaan.

Aplikasi pada pengembangan e-business adalah antara lain pada enterprise resource planning (ERP), consumer relationship management (CRM), dan supply chain management (SCM). Berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah perkembangan TIK yang cepat belum sepenuhnya diikuti oleh masyarakat, belum meratanya pembangunan infrastruktur TIK membuat pasar perangkat (software maupun hardware) terbatas. Masih banyaknya pembajakan terhadap produk software dan konten di Indonesia, masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang TIK, daya beli masyarakat pengguna TIK relatif lemah dan terbatas. 

Daftar Pustaka

1. http://www.google.com

2. CIA World Fact book

3. http://www.itu.int/ITU-D/icteye/Reporting

4. The fuel of modern industrialisation (Budi Wahyu Jati)

 

 

Pergeseran Dunia Bisnis karena Kemajuan Teknologi

Tugas: Manajemen Keuangan & E-Bisnis (PLSI 37)

Dosen: Budi Hermana

Nama: Cicu Ratih Damayanthi

Perkembangan Dunia Bisnis yang Tergeser oleh Perkembangan Teknologi

Tulisan ini akan memberikan sedikit informasi tentang kegiatan dalam dunia bisnis yang masih bersifat manual atau konvensional mengalami pergeseran karena adanya perkembangan di zaman yang seperti dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Berikut contoh-contoh kegiatan bisnis yang mengalami pergeseran karena teknologi. 

1.        E-Commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik adalah proses bisnis untuk kegiatan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer yang lainya.

E-Commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun1994 pada saat pertama kali benner-elektronik dipakai untuktujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website). Dan dari hasil penelitian Riset Forrester melaporkan bahwa perkembangannya akan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga sampai pada tahun 2011 khususnya untuk Negara Amerika Serikat akan mendapatkan pendapatan sebesar triliyun dolar US.

E-Commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik,sistem manajemen inventori otomatis, dansistem pengumpulan data otomatis. E-Commerce merupakan bagian dari E-Business, di mana cakupan untuk E-Business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasiaan mitra bisnis, pelanan nasabah, lowongan kerja dll. Selain teknologi jaringan www, E-Commerce jugamemerlukan teknologi basisdata atau database, email dan bentuk teknologi non komputer.

Efek posotif dan negatif penggunaan E-Commerce

Ø    Positif   a. Aliran pendapatan lebih menjanjikan,

  b. Dapat meningkatkan pangsa pasar,

  c. Menurunkan biaya operasional,

  d. Meningkatkan customer loyality,

  e. Memperpendek waktu produksi.

Ø    Negatif       a. Pencurian informasi rhasia yang berharga,

  b. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan,

  c. Kehilangan kepercayaan dari konsumen

  d. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak,

  e. Kerugian yang tidak terduga.

Contoh E-Commorce

a.       Pembelian buku melalui online

b.      Pembelian barang elektronik melalui online

c.       Pembelian Pakaian melalaui online

2.        BNI e-Secure adalah alat pengaman tambahan untuk transaksi finanasial di BNI internet Banking. Fungsi nya adalah untuk menghasilkan PIN yang selalu berganti setiap kali nasabah melakukan transaksi. Banyak kelebihan yang di miliki oleh BNI e-Secure ini:

a.       Hemat Waktu

b.      Kapan saja, Tak terbatas oleh waktu

c.       Mudah

d.      Aman

Dalam melakukan registrasi sama sekali tidak dikenakan biaya dan semua fitur yang ada dapat dipergunakan secara gratis. Kemudian kenapa dikatan ‘aman’, karena telah menggunakan Internasional Internet Standart Security SSL 3.0 dengan sistem enkripsi 128-bit, suatu sistem pengacak informasi yang tercanggih, sehingnga informasi pribadi & keuangan akan lebih terjamin kemanannya. Setiap transaksi finansial harus menggunakan alat pengaman tambahan di mana setiap transaksi akan diberikan nomor referensi yang digunakan apabila ada pertanyaan atau terjadi masalah yang berhubungan dengan transaksi. Jika tidak terdapat aktivitas selama beberapa menit, sistem secara otomatis akan mengakhiri akses untuk mencegah penyalahgunaan yang tidak berwenang.

Biaya adaministrasi penggunaan BNI e-Secure adalah Rp 10.000,- yang hanya akan dibebankan satu kali saja, saat pengambilan BNI e-Secure dicabang. Jika hilang atau rusak yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dikenakan biaya administrasi Rp 100.000,- saat melakukan pemesanan penggunaan berikutnya.

3.        E-Toll Card adalah kartu prabayar contacless smart card yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerja sama dengan Pt. Jasa Marga (Persero) Tbk, PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan PT. Marga Mandalasakti untuk transaksi pembayaran tol. e_toll Card menggunakan teknologi RFID (Radio Frequency Identification) yang memungkinkan transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh (contactless). Fitur e-Toll Card secara lengkap sebagai berikut :  

• Saldo tersimpan pada chip kartu sehingga pada saat transaksi tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan.
• Dapat diisi ulang.
• Minimum saldo kartu Rp. 10.000,-
• Maksimal saldo kartu Rp. 1.000.000,- (sesuai ketentuan Bank Indonesia).

Masyarakat dapat membeli kartu perdana e-Toll Card di cabang-cabang utama Bank Mandiri di Jabodetabek dan kantor gerbang operator tol tertentu. Nikmati kemudahan transaksi pembayaran tol dengan menggunakan e-Toll Card. Dengan e-Toll Card, Anda dapat membayar tol dengan lebih cepat, tidak perlu banyak membawa uang tunai dan tidak direpotkan oleh uang kembalian. Bersama e-Toll Card, rasakan kemudahan dan kecepatan pembayaran transaksi tol Anda. Cara penggunaan atau transaksi di Gardu Tol:

• Pengguna tol menyerahkan e-Toll Card kepada petugas di gardu tol
• Petugas gardu tol memilih golongan kendaraan dan menyentuhkan e-Toll Card pada card reader. Saldo uang pada e-Toll Card akan berkurang sesuai tarif tol yang telah ditentukan
• Petugas tol menyerahkan kembali e-Toll Card dan tanda terima pembayaran kepada pengguna tol

Kemudian banyak manfaat yang bisa didapat dengan e-Toll Card. Dengan menggunakan e-Toll Card, Anda dapat melakukan pembayaran yang mudah dan cepat untuk keperluan sebagai berikut :

1.    Pembayaran tarif tol di gerbang tol yang bertanda "e-Toll Card" pada ruas tol         

o  Cawang - Tomang - Cengkareng

o  Cawang - Tanjung Priok - Pluit

o  Cikupa - Merak

2.    Pembelian BBM di SPBU di wilayah Jabodetabek (mulai 15 Maret 2009)

3.    Pembelanjaan di Indomaret (mulai 15 Maret 2009)

Masa berlaku e-Toll Card

·            Tidak memiliki batasan masa berlaku

·            Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak terdapat transaksi isi ulang (top     atau berlanja (perchased), maka e-Toll Card akan terblokir atau tidak dapat  digunakan dan e-Toll Card tersebut memasuki masa tenggang selama 1 (satu) tahun

·            Apabila setelah masa tenggang berakhir tidak terdapat transaksi isi ulang, maka      dengan ini Pemegang Kartu dianggap menyetujui saldo dalam e-Toll Card menjadi pendapatan Bank

Batas Pertanggungjawaban (Liability)

·            Bank dan seluruh pejabat, pegawai dan Mitra terkait tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Pemegang Kartu atau pihak manapun yang mengajukan tuntutan atas hal-hal sebagai berikut:

• Kehilangan e-Toll Card oleh Pemegang Kartu
• Kerusakan e-Toll Card akibat kecerobohan Pemegang Kartu dan/atau tidak menggunakan dan menempatkan Kartu sesuai petunjuk penggunaan.
• Kerugian sejumlah nilai uang dalam e-Toll Card akibat penggunaan transaksi pembayaran yang tidak benar.
• e-Toll Card yang digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan/atau hasil penggandaan (cloning).

·            Dengan tidak membatasi hal-hal yang diatur dalam butir diatas, Bank berikut pejabat, pegawai dan Mitra tidak bertanggung jawab atas tuntutan/klaim mengenai:

• Segala kerugian atau kerusakan karena tidak beroperasinya sistem akibat bencana alam, banjir, perang, pemberontakan, huru hara atau kerusuhan, pemogokan, demonstrasi dan/atau akibat adanya peraturan dan/atau larangan Pemerintah.
• Segala kerugian atau kehilangan data karena penggunaan e-Toll Card oleh pihak yang tidak berwenang.

Kerahasian Informasi Pemegang Kartu

·            Keamanan informasi pribadi Pemegang Kartu akan dilindungi oleh Bank dengan cara menjaga keamanan fisik, elektronik dan prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

·            Ketika Bank menggunakan jasa perusahaan lain untuk menyediakan layanan bagi Bank, Bank mewajibkan mereka untuk melindungi kerahasiaan informasi Pemegang Kartu. 

Hukum yang Berlaku dan Domisili

·            Syarat dan Ketentuan mengenai penggunaan e-Toll Card ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

·            Berkenaan dengan Syarat dan Ketentuan mengenai penggunaan e-Toll Card dan segala akibatnya, Bank dan Pemegang Kartu setuju untuk memilih tempat kediaman hukum di tempat Pemegang Kartu membeli kartu perdana e-Toll Card.

·            Dalam hal terjadi keselisihan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri sesuai domisili tergugat.

Daftar Pustaka:

www.islam-download.net/contoh-contoh/contoh-e-commerce.html#ixzz15Mlk92sU

www.iima.org/CIIMA/CIIMA%20V3%20N1%201%20Yang.pdf

www.BNI.co.id

www.mandir.co.id/customer banking

Sistem Penunjang Keputusan Pada Bank Syariah Mandiri

Tugas: DSS (PLSI 37)

Dosen: Dr. Prihantoro

Nama: Cicu Ratih Damayanthi

SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PADA BANK SYARIAH
Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sekarang cukup kompetitif,masing-masing bank ingin memberikan layanan yang terbaik,ada pula kebutuhan konsumen terhadap produk jasa perbankan yang bersifat syariah.
Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan). Bank syariah harus dapat menampilkan hal-hal yang berbeda dan menarik untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya. Manajemen yang baik, akan menghasilkan keputusan jangka panjang yang dapat menambah umur suatu perusahaan. Untuk itu dikembangkan sebuah sistem yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan atau biasa disebut Sistem Penunjang Keputusan (SPK). SPK di bank disesuaikan dengan fungsinya. Fungsi-fungsi tersebut dapat digambarkan dalam struktur organisasi bank. Contoh struktur organisasi sebuah bank adalah sebagai berikut (contoh struktur organisasi bank Syariah Mandiri):

Struktur organisasi tergantung pada besar-kecilnya bank (bank size), keragaman layanan yang ditawarkan, keahlian personilnya dan peraturan-peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tidak ada acuan baku bagi penyusunan struktur organisasi bagi bank dalam segala situasi kebutuhan operasinya. Bank mengorganisasikan fungsi-fungsinya untuk melayani nasabahnya atau menempatkan karyawan yang ada atau karyawan baru sesuai dengan bakat dan kemampuannyanya. Struktur organisasi setiap bank berikut tanggung jawab dan wewenang para pejabatnya bervariasi satu sama lain. Oleh karena itu struktur organisasi mencerminkan pandangan manajemen tentang cara yang paling efektive untuk mengoperasikan bank.
Sejalan dengan perkembangannya fungsi-sungsi tersebut dapat dibagi-bagi lagi dalam beberapa kegiatan. Dalam perbankan syariah, fungsi pembiayaan dapat dibagi dalam pembiayaan piutang (debt financing) berdasarkan prinsip jual-beli (murabahah, salam atau istishna), atau sewa-beli (ijarah), pembiayaan modal (equity financing) berdasarkan prinsip mudharabah (trustee financing) atau musyarakah (jount venture profit sharing). Fungsi operasi dapat dibagi dalam tellers, pembukaan rekening (opening new account), penerimaan simpanan (deposit), pemrosesan simpanan (deposit) dan layanan yang berkaitan dengan simpanan (deposit related services) seperti pemindah – bukuan, pengiriman uang (money transfer), inkaso (collections), pembayaran tagihan (bill paying) dan lain, komputer service dan akuntansi, personalia dan sundries.
Kegiatan usaha bank syariah antara lain:
Mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

1. Musyarakah, pembiayaan berdasarkan prinsip usaha patungan
2. Murabahah, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
3. Ijarah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa.

Prinsip Operasi Bank Syariah
Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dan Nasabah
2. Prinsip Kemitraan Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun Bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaan yang dimilikinya
3. Prinsip Keterbukaan Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank UniversalitasBank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil’alamiin.

SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN
SPK yang akan dibahas disini lebih dilihat dari produk-produk bank. Secara umum bank syariah mempunyai produk-produk sebagai berikut:
- Penghimpunan dana, seperti tabungan, giro, deposito.
- Pembiayaan/kredit, misalnya kredit pemilikan rumah, kredit usaha, kredit consumer.
- Jasa layanan lainnya, seperti transfer, inkaso, bank garansi.
Di setiap jenis produk bank tersebut memerlukan keputusan-keputusan yang harus diambil, misalnya:
- Pada produk penghimpunan dana, memutuskan berapa persen tingkat bagi hasil keuntungan  yang sesuai dengan prinsip syariahtabungan, giro dan deposito, jangka waktu pembayaran, dan sebagainya.
- Pada produk pembiayaan, memutuskan tingkat pinjaman di tiap-tiap jenis kredit, kelayakan suatu pengajuan kredit diterima atau ditolak dan berapa jumlah kredit yang diterima.
- Pada produk jasa layanan lainnya, memutuskan besarnya tarif transfer, memutuskan diterima atau tidak bank garansi dan besarnya.
Untuk mengatasi hal-hal tersebut yaitu keputusan untuk layak atau tidak nasabah mendapat pembiayaan , digunakan sebuah sistem penunjang keputusan. Pemrosesan data dilakukan secara komputerisasi, sehingga lebih efisien. Beberapa data yang harus diproses antara lain:
- Data debitur, meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran perbulan, kreditabilitas, referensi, angsuran lain, tanggungan.
- Data jaminan yang diagunkan, meliputi sertifikat, lokasi, dan harga.
- Prosedur dan dokumen-dokumen berdasar pekerjaannya, misalkan SK pengangkatan PNS, pegawai BUMN
- Kekayaan dan hubungan bank, misalnya jumlah tabungan dan deposito
Semua data-data di atas diinputkan, dan sistem akan melakukan penilaian setiap point data, kemudian akan memberikan hasilnya dalam bentuk angka. Misalkan dari 10 % sampai 100 %

Struktur GCG (Good Corporate Governance)…

1. Pemilik (Pemegang Saham) –> BSM sepenuhnya dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali PT Bank Mandiri Tbk. yang merupakan Bank BUMN dan satu lembar saham BSM dimiliki oleh Mandiri Sekuritas (group Bank Mandiri) dengan komposisi
   a. PT Bank Mandiri (Persero) : 99,999999%
   b. PT Mandiri Sekuritas : 0,0000001% Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Perubahan Anggaran Dasar Terakhir) PT Bank Syariah Mandiri No. 56, tgl. 17 Mei 2006, kepemilikan saham BSM tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 71.674.512 lembar saham dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan sebanyak 1 (satu) lembar saham oleh PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian, maka saham PT Bank Syariah Mandiri tidak ada yang dimiliki oleh perseorangan.
2. Dewan Komisaris (Dekom) –> Dewan Komisaris BSM telah memenuhi fit & proper test BI, UU Perseroran Terbatas dan ketentuan GCG, dengan komposisi:
   a. Komisaris Utama (Komisaris Independen)
   b. Anggota Komisaris (Komisaris Independen)
   c. Anggota Komisaris (penugasan dari Bank Mandiri) Secara keseluruhan Dekom yang berjumlah 3 orang telah memenuhi GCG (66,67% Komisaris Independen). Dekom telah dilengkapi dengan Komite Audit yang menunjang tugas pengawasan, sehingga tanggung jawabnya dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya Dekom dibantu oleh seorang Senior Advisor dan Komite-komite.
3. Direksi –> Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perusahaan untuk menjalankan prinsip perbankan yang sehat termasuk mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha, serta rencana jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank.Komposisi Direksi terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan BSM, dimana saat ini terdiri atas Direktur Utama dan dua Direktur Bidang. Ketiga Direktur yang berasal dari Bank Mandiri merupakan pengecualian GCG karena penugasan dari Pemegang Saham Pengendali–Bank BUMN. Direksi BSM telah memenuhi fit & proper test BI, UU Perseroran Terbatas dan ketentuan GCG. Komposisi 3 (tiga) Direksi adalah:a. Direktur Utama (penugasan dari Bank Mandiri)
   b. Direktur Operasional dan Pendukung (penugasan dari Bank Mandiri)
   c. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (penugasan dari Bank Mandiri) Secara keseluruhan Direksi berdomisili di Jakarta dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Senior Executive Vice President (SEVP) dimana beban penugasan setingkat Direksi, kecuali tanggung jawab dan wewenang jabatan dibedakan dengan Direksi.
   Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam AD/ART perusahaan, melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Direktur Kepatuhan –> Tanggung jawab Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan PBI yang berlaku maupun best practices perbankan. Optimalisasi peran Direktur Kepatuhan terus ditingkatkan terutama kelanjutannya sebagai pengurus Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP). Di samping itu, terkait dengan pemastian kepatuhan terhadap pengelolaan harta kekayaan (asset) bank yaitu pembiayaan, penempatan dana, dan pengadaan barang & jasa telah diterapkan sertifikasi pengujian kepatuhan melalui penerbitan Sertifikat Kepatuhan (Compliance Certificate) yang pelaksanaannya pada unit bisnis ditugaskan kepada fungsi Pengawas Kepatuhan dan Prinsip Mengenal Nasabah (PKP) Cabang maupun Divisi.Seluruh ketentuan eksternal yang berlaku telah dipatuhi dengan baik dan tidak ada sanksi hukum pelanggaran terhadap BSM terutama atas ketentuan BI maupun fatwa DSN. Optimalisasi fungsi kepatuhan BSM terus disempurnakan sejalan dengan perkembangan organisasi BSM.
5. Komite-Komite –> BSM diwajibkan membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, dan Komite Nominasi. Dari keempat Komite-komite di bawah Komisaris tersebut yang telah dibentuk dan berfungsi dengan baik adalah Komite Audit dengan komposisi:a. Ketua Komite (Komisaris Independen)
   b. Anggota Komite (pihak independen berpengetahuan Perbankan)
   c. Anggota Komite (pihak independen berpengetahuan Keuangan/Akuntansi) Komite Audit telah ikut serta dalam setiap rapat Komisaris dan Direksi yang telah berjalan rutin dan dihadiri minimal 2 (dua) orang anggota atau 66,67% dimana keputusan rapat selama ini diambil secara musyawarah mufakat.
   
6. Dewan Pengawas Syariah (DPS) –> DPS dibentuk oleh BSM berdasarkan pengesahan RUPS setelah adanya Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan persetujuan BI. Tujuan dan tugas utamanya adalah mewakili pihak DSN untuk membantu independensi fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa-fatwa DSN.DPS juga bertugas mengarahkan, memeriksa dan mengawasi kegiatan Bank guna menjamin bahwa Bank telah beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Saat ini DPS beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi:a. Ketua DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih syariah)
   b. Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan fiqih dan ekonomi syariah)
   c. Anggota DPS (pihak independen berpengetahuan perbankan syariah) DPS terus meningkatkan perannya terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank dan mengkaji produk/jasa baru yang belum ada fatwanya untuk dimintakan kepada DSN.
   Laporan hasil pengawasan syariah dibuat mengikuti ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan BI.
7. Kantor Akuntan Publik (KAP) –> Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, BSM menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) yang terdaftar di BI. Proses penunjukan dilakukan melalui RUPS atas rekomendasi Komite Audit melalui Komisaris setelah melalui pemilihan oleh Divisi terkait, didasarkan atas legalitas KAP, kompetensi (khususnya dalam melakukan audit di Bank Syariah), lingkup audit, dan past performance.Pada dasarnya kinerja KAP sudah sesuai dengan tuntutan GCG dimana dalam melaksanakan tugasnya telah memenuhi prinsip independensi dan sesuai dengan ketentuan BI tentang transparansi laporan keuangan maupun PSAK59. KAP juga telah sesuai dengan kualifikasi permintaan pemegang saham pengendali.
8. Corporate Secretary –> Dalam periode 2006, BSM menetapkan fungsi Corporate Secretary dirangkapkan kepada Divisi Corporate Affairs & Hukum (DCH).Pada hakekatnya, tugas Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab kepada Direksi sebagai struktur pendukung yang sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan GCG.Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kondisi umum Bank dan kinerjanya kepada seluruh pihak yang berkepentingan (eksternal/Stakeholders) di pasar keuangan maupun kepada masyarakat luas. Semua materi yang diinformasikan dibuat secara transparan, adil dan diungkapkan secara professional dan tepat waktu kepada para pihak sesuai dengan peraturan dan anggaran dasar perusahaan.

Unit Kerja Pendukung…

1. Divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (DKP) –> Direktur Kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Divisi Kepatuhan dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (DKP), yang pembentukannya mengacu kepada PBI tentang GCG.DKP melalui petugas Pengawas Kepatuhan Prinsip Mengenal Nasabah (PKP) sebagai organ DKP yang ditempatkan di Cabang bertugas untuk memastikan kepatuhan serta prudensialitas telah berjalan di Cabang serta mencegah terjadinya Non-compliance terhadap seluruh aktivitas operasional Cabang yang harus sesuai (compliant) dengan ketentuan intenal maupun eksternal.Pada hakekatnya DKP memastikan bahwa pelaksanaan GCG, Compliance, Know Your Customer Principle (KYCP) serta pengawasan melekat telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menerapkan pengawasan melekat.
2. Divisi Manajemen Risiko (DMR) –> Bank Syariah Mandiri (BSM) menghadapi risiko-risiko dalam melakukan aktifitas bisnisnya. Risiko-risiko yang dihadapi oleh BSM meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko strategik.Secara sistematis dan berkesinambungan, BSM selama tahun 2006 telah melakukan langkah-langkah dalam menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif, efisien dan terpadu.
3. Divisi Pengawasan Intern (DPI) –> Mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, sejak awal beroperasinya BSM telah membentuk Divisi Pengawasan Intern (DPI) yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan memiliki jalur komunikasi dengan Dewan Komisaris maupun Direktur Kepatuhan.Aktivitas utama Divisi Pengawasan Intern (DPI) adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek operasional dan pembiayaan yang berbasis risiko (risk-based audit), dengan misi protektif, konstruktif dan konsultatif.Untuk menjamin mutu/kualitas jasa audit yang dilakukan, Divisi Pengawasan Intern telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Quality Management System yang diberikan oleh lembaga internasional Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).
4. Unit Kerja (Divisi & Cabang) Lain –> Sesuai Indonesian Banking Sector Code, organisasi yang terlibat dalam penerapan GCG selain manajemen juga mencakup Unit Bisnis, Operasional dan pendukung lainnya serta Cabang. Hal ini mencerminkan bahwa secara struktural penerapan GCG disokong oleh seluruh jajaran perusahaan dan menjadi mutlak, sehingga tidak dapat ditawar-tawar. Oleh karenanya GCG harus dijalankan secara maksimal sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. Stakeholders lainnya –> Antara BSM dengan Stakeholders lainnya (terutama eksternal BSM) terjalin hubungan kerja dan bisnis yang sesuai dengan profesionalisme dan kewajaran berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, BSM telah memperhatikan hak dan kewajiban jajaran Stakeholders seoptimal mungkin serta memberikan pelayanan maupun informasi yang dibutuhkan.

Referensi :
1. http://www.syariahmandiri.co.id/banksyariahmandiri/sejarah.php
2. http://www.syariahmandiri.co.id/manajemen/strukturorganisasi.php

Seseorang dari Hati

Jika melihat takkan ada, jika dipikirkan itu tak bisa, jika  ingin mengatur itupun takan bisa, begitulah perasaan kita dalam hidup ini, datang dan pergi perasaan yang hangat, indah, menyenangkan jika bersamanya, ingin berada di tempat indah juga bersamanya, pergi bersamanya, hidup bersamanya..

Dunia yang baru..

Terkadang semua orang mengiinginkan dunia yang baru yang menurutnya itu menarik, padahal dunia yang menarik itu ada dalam diri kita sendiri, bukankah Tuhan telah ciptakan semuanya itu lengkap dan berpasang-pasangan, tetapi tetap saja orang lebik menginginkan dunia yang lain, faktor kejenuhan mungkin?? ataupun faktor yang lain, pastilah orang tersebut tak menemukan kebahagiaan dalam dirinya, ehhhmmm... mungkin sangat picik terlihat jika seseorang lari dari kenyataan... Demikian jika saja tidak ada persoalan di dunia ini, maka tidak ada dunia, jika semua orang bahagia, tidak ada lagi dunia, karena hidup adalah belajar, berjuang hingga akhir tiba..